Direktorat Pengelolaan Sampah: Penggunaan Plastik Perlu Dibatasi  Hingga ke Sumbernya

STANDARDISASI.menlhk.go.id – Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ujang Solihin Sidik menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya terus untuk mengurangi sampah plastik mulai dari sumbernya. Hal itu dikatakan Ujang saat ditemui pada acara Workshop Consumer Information Programmer for Sustainable Consumption & Production dengan tema “Consumer and Retailers” di Akmani Hotel, Selasa 25 Oktober 2016.

“jadi kalau perlu kita batasi sampah plastik! kita yang nyampah dan kita juga yang mesti mengurangi timbulnya sampah, jadi program pengurangan dimana pembatasan sampah melalui pendaur ulangan sampah di sumber, pemanfaatan kembali sampah di sumber itu yg mesti kita lakukan”, ujarnya.

Menurut Ujang, yang akrab disapa dengan sebutan Uso mengatakan bahwa selama ini kita tidak menyentuh areal itu, sejauh ini sampah plastik masih banyak sehingga diperlukan terobosan dan niat yang serius untuk merealisasikan hal itu, termasuk melakukan pemilahan sampah itu sendiri.

“juga pemilahan sampah itu sangat penting, karena plastik itu merupakan salah satu sampah yg punya nilai, harus dipilah, sampah-sampah yang punya nilai, punya value, kita harus pilah betul-betul, kita kumpulkan semuanya untuk di daur ulang, jangan dibuang ke tempat pembuangan air (kali, sungai, laut), jalurnya itu tidak ke TPA melainkan harus di daur ulang, jadi pemerintah harus mendorong dengan memperkuat, menumbuhkan industri daur ulang, salah satunya plastik”, ucap Uso.

Lanjut Uso, untuk mengimplementasikan itu, pihaknya saat ini perlu memperkuat regulasi terutama yang sifatnya teknis, pedoman standar tentunya juga harus diperkuat, juga memperbaiki infrastruktur untuk pembangunan pengelolaan sampah, diperbaiki dan ditingkatkan.

“selain itu kita mengajak industri juga untuk berkontribusi, pengusaha, industri, produsen juga harus ikut bertanggung jawab, mereka harus memikirkan kemasan untuk produk meraka, bagaimana kemasan itu bisa didaur ulang, mereka itu akan sharing, jangan pada pemerintah semua dibebankan, kan berat”, imbuh Uso.

Uso mengaku bahwa dirinya khawatirkan saat pemerintahnya sedang mantap dengan menjalankan regulasinya, eh malah publiknya menganggap atau merasa tidak diajak, oleh karenanya diperlukan komunikasi, informasi dan edukasi karena hal itu sangat penting.

“kami punya PR besar bagaimana informasi, komunikasi dan edukasi ke publik, ke masyarakat itu salah satu pekerjaan kami yg berat akan tetapi harus kami lakukan supaya semua kebijakan, semua aturan, semua program bisa di dukung oleh publik”, tutup Uso.