Rapat Koordinasi Pola Penerapan Standar Instrumen LHK (16-17 Februari 2023)

Kamis dan Jumat, 16 – 17 Februari 2023 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pola Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Pustandpi, Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor dan zoom meeting. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) dan dihadiri Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (Pustandpi), Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK), Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup (BBPSILH), Seluruh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) lingkup BSILHK, Perwakilan Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (Pusdarlingk), Perwakilan Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Pustarhut), dan Staf lingkup BSILHK. 

Pada Kamis (16/02/2023), Rapat koordinasi diawali dengan Sambutan dan Pembukaan dari Kepala BSILHK yang dibacakan oleh Dr. Nur Sumedi, S.Pi., M.P. selaku Sekretaris BSILHK. Dalam pembukaan disampaikan bahwa Kepala BSILHK berterima kasih kepada Pusfaster yang telah menginisiasi rapat ini. Rapat koordinasi yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari kedepan sangat diperlukan oleh BSILHK untuk membangun sinergitas dan kesamaan persepsi mengenai penguatan penerapan standar instrumen dari tingkat pusat sampai dengan tingkat tapak terutama untuk penerapan standar dalam mendukung 4 (empat) Program Kerja KLHK yaitu Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, UUCK, Circular Economy, dan Ibu Kota Negara (IKN). 

BSILHK yang memiliki tusi dalam perumusan dan penerapan standar instrumen LHK, perlu memastikan bahwa standar yang dirumuskan oleh 3 (tiga) Pusat Standardisasi (Pustand) bersama Balai Besar Pengujian SILHK merupakan standar yang menjadi kebutuhan tinggi (highly needs) dari Ditjen Teknis lingkup KLHK maupun K/L terkait, dan selanjutnya Pusfaster bersama Balai Penerapan SILHK dapat mengawal penerapan standar tersebut secara konsisten dan terintegrasi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat tapak sehingga mendukung tercapainya outcome dan impact masing-masing program kerja KLHK. 

Yeri Permata Sari S.Hut., M.T., M.Sc. selaku Kepala Pusfaster menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pada tanggal 6 dan 10 Februari 2023 bersama dengan 3 Pustand dan 2 BBPSIK/LH untuk mencermati daftar standar yang dirumuskan BSILHK. Jumlah standar yang disusun oleh BSILHK Tahun 2022 adalah 53 standar yang mendukung Program Kerja KLHK yaitu UUCK, IKN dan FOLU. Dari 53 standar tersebut, 8 standar sudah dititipkan ke AmdalNet dan 11 standar sudah dititipkan ke Sekretariat FOLU Net Sink.

Rapat di hari pertama ini dilanjutkan dengan diskusi terkait pola penerapan 53 standar yang dirumuskan BSILHK Tahun 2022. Diskusi standar dimulai dengan membahas standar untuk Program FOLU dan IKN. Setiap peserta rapat diminta untuk memberikan masukan dan melengkapi regulasi terkait, lokus penerapan standar, serta urgensi dirumuskannya standar tersebut.

Rapat hari kedua dilaksanakan pada Jumat (17/02/2023), Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Pusfaster. Dalam pembukaannya, Yeri Permata Sari menyampaikan bahwa rapat ini akan membahas mengenai Proses Bisnis (Probis), dan dilanjutkan diskusi standar program IKN dan UUCK yang dirumuskan BSILHK Tahun 2022. Proses bisnis UPT lingkup BSILHK memberikan guidance kepada balai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan PermenLHK No. 26 Tahun 2021. Perlu ada kesepakatan terkait jenis standar yang akan divalidasi oleh BBPSIK/LH (SNI, standar khusus, dan standar spesifik). 

Beberapa BPSILHK telah melakukan studi banding ke balai di K/L lain terkait SNI, standar khusus, dan standar spesifik, terutama yang sudah lama berkecimpung di bidang standardisasi untuk melakukan exercise kegiatan penerapan standar di tingkat tapak. Daftar standar yang telah disusun dapat menjadi shopping list bagi BPSILHK untuk menentukan standar yang akan diterapkan di wilayah kerjanya dengan memperhatikan lokus, informasi penerap (internal dan eksternal), serta urgensi penerapan standar tersebut di tingkat tapak. 

Nur Sumedi menyampaikan bahwa kegiatan Balai-Balai di tahun 2023 sebaiknya in line dengan apa yang telah dihasilkan sebelumnya oleh 3 Pustand dan sesuai dengan urgensi kebutuhan di masing-masing wilayah Balai/Balai Besar. Terkait dengan judul-judul standar pada RKAKL yang tidak sesuai dengan judul standar yang dihasilkan tahun sebelumnya, untuk sementara (sebelum dilakukan perubahan) maka tetap dilaksanakan sesuai RKAKL kecuali anggaran yang masih dibintangi. BPSILHK selanjutnya fokus untuk menerapkan standar pada penerap yang membutuhkan. Pada Tahun 2023, BSILHK akan memperoleh fasilitasi untuk merevitalisasi 83 Laboratorium yang dimiliki BSILHK berupa pinjaman dari World Bank.Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait pola penerapan 53 standar yang dirumuskan BSILHK Tahun 2022. Diskusi standar melanjutkan pembahasan standar BSILHK untuk Program IKN dan UUCK. Setiap peserta rapat diminta untuk memberikan masukan dan melengkapi regulasi terkait, lokus penerapan standar dan urgensi dari standarnya seperti yang dilakukan di rapat kemarin. Di akhir rapat, Yeri Permata Sari meyampaikan bahwa Pusfaster akan menindaklanjuti hasil rapat ini untuk berkoordinasi dengan Ditjen Teknis KLHK maupun K/L terkait, serta akan menampilkan secara geografis (peta potensi) yang bisa dikawal penerapannya di tiap BPSILHK baik standar eksisting maupun 45 standar yang dirumuskan 2022 dan 8 standar yang dititipkan ke Amdalnet. Selain itu, Pusfaster juga akan membuat kanal standar sebagai media yang menghubungkan BSILHK dengan Ditjen Teknis KLHK, Kementerian/Lembaga lain, dan stakeholder lainnya terkait standar dan penerapannya.